IDENESIA.CO - Slovenia mencatat sejarah sebagai negara Uni Eropa pertama yang secara resmi melarang seluruh perdagangan senjata dengan Israel. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Robert Golob dalam sidang pemerintah pada Kamis (31/7/2025), sebagai bentuk protes atas agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Jumat (1/8), pemerintah Slovenia menegaskan pelarangan total terhadap impor, ekspor, dan transit senjata dari dan ke Israel. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas dan mandiri yang diambil Slovenia dalam merespons kekejaman militer Israel dan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza.
"Slovenia adalah negara Eropa pertama yang melarang impor, ekspor, dan transit senjata ke dan dari Israel," tulis pernyataan resmi pemerintah, dikutip dari Al Jazeera.
Pemerintah Slovenia menambahkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban moral untuk bertindak, bahkan melangkah lebih maju jika diperlukan, saat dunia menyaksikan kehancuran akibat agresi serta penolakan bantuan kemanusiaan yang sistematis oleh Israel terhadap warga Gaza.
Langkah ini bukan kali pertama Slovenia menunjukkan sikap keras terhadap kebijakan Israel. Pada awal Juli 2025, Slovenia telah melarang dua tokoh sayap kanan Israel, yakni Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, untuk memasuki wilayah negara tersebut. Pemerintah Slovenia bahkan secara resmi menyebut keduanya sebagai persona non grata karena dianggap menghasut kekerasan ekstrem dan melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina.
Jauh sebelum itu, pada Juni 2024, Slovenia telah mengakui Negara Palestina secara resmi melalui dekrit pemerintahan, menjadikannya bagian dari sedikit negara Eropa yang mengambil langkah diplomatik signifikan mendukung kemerdekaan Palestina.
"Slovenia mengambil tindakan secara independen karena Uni Eropa dinilai belum mampu menghasilkan kebijakan konkret terhadap Israel akibat perpecahan internal," lanjut pernyataan tersebut.
Langkah Slovenia ini muncul di tengah meningkatnya tekanan dari sejumlah negara Eropa terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Inggris dan Prancis, dua negara dengan pengaruh besar di Eropa, disebut tengah mempersiapkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina pada September mendatang.
Gelombang tekanan internasional ini mencerminkan kekhawatiran mendalam komunitas global terhadap dampak destruktif agresi Israel, yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Menurut laporan kemanusiaan internasional, agresi militer Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, menghancurkan ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil, serta memaksa jutaan orang mengungsi dalam kondisi kelaparan dan penderitaan.
Dengan embargo senjata ini, Slovenia mengirimkan pesan tegas ke komunitas internasional bahwa langkah nyata dan berani diperlukan untuk menekan Israel menghentikan kekerasan dan membuka akses bantuan ke Gaza.
Langkah ini juga membuka jalan bagi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengevaluasi ulang hubungan strategis dan perdagangan militer mereka dengan Israel, seiring dengan meningkatnya kritik atas pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina.
(Redaksi)
