IDENESIA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menggodok rencana besar pendirian Akademi Satpol PP, sebuah lembaga pendidikan semi militer yang diproyeksikan tak hanya mencetak SDM unggul lokal, tetapi juga menjadi pusat pelatihan Satpol PP nasional. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmennya untuk membawa gagasan ini langsung ke Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri forum presentasi awal konsep pembangunan Akademi Satpol PP di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Kamis (31/7/2025).
Dalam paparannya, Andi Harun menyebut bahwa pembangunan akademi tersebut tak boleh sekadar meniru lembaga pendidikan kedinasan lain seperti IPDN. Menurutnya, pendekatan pendidikan harus disesuaikan dengan karakter lokal dan kebutuhan lapangan di daerah.
“Kita ingin melahirkan SDM Satpol PP yang profesional siap menghadapi tantangan penegakan perda tapi tetap sesuai konteks daerah,” ujar Andi Harun.
Selain aspek teknis pendidikan, Wali Kota juga menyoroti potensi ekonomi yang akan timbul dari keberadaan akademi ini. Ia meyakini, dengan fasilitas yang memadai, Samarinda dapat menarik pelatihan Satpol PP dari berbagai daerah. Hal itu dinilai akan mendongkrak geliat ekonomi di sektor jasa pendidikan, hunian, hingga logistik.
“Satpol PP ini memang spesialis. Mereka harus memiliki pengetahuan khusus terkait penegakan perda dan perkada. Jadi pendirian akademi ini bukan hanya penting, tapi sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, Anis Siswantini, mengapresiasi penuh gagasan tersebut. Menurutnya, selama ini Satpol PP sebagai pengguna langsung dari SDM kerap menghadapi tantangan karena minimnya proses rekrutmen dan pelatihan yang terstruktur sejak awal.
“Satpol PP adalah user dari SDM ini. Kami butuh aparat yang benar-benar paham penegakan perda. Kalau akademi ini terwujud, saya bisa bilang ini bukan hanya diperlukan, tapi sangat-sangat dibutuhkan,” tegas Anis.
Ia menyampaikan bahwa proses kajian teknis tengah berlangsung, termasuk pemilihan lokasi dan desain akademi. Setelah rampung, dokumen dan proposal lengkap akan dipresentasikan langsung oleh Wali Kota kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya memperoleh dukungan pusat.
“Pak Wali punya visi besar. Jika konsep ini diterima secara nasional, Samarinda bisa menjadi pelopor pendidikan formal bagi penegakan perda yang adaptif, tidak kaku, dan menjawab kebutuhan daerah di seluruh Indonesia,” tutupnya.
(Redaksi)
