IDENESIA.CO - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk mengambil alih kendali militer atas seluruh wilayah Gaza. Pernyataan kontroversial ini muncul di tengah gelombang kritik internasional yang semakin intensif terhadap serangan Israel di Gaza yang telah berlangsung selama hampir dua tahun.
Dalam sebuah wawancara dengan Bill Hemmer dari Fox News Channel, ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir tersebut, Netanyahu menjawab tegas.
"Kami bermaksud demikian." Namun, ia menekankan bahwa Israel tidak berniat mempertahankan kendali penuh atau mengelola Gaza sebagai badan pemerintahan.
"Kami tidak ingin mempertahankannya, kami ingin memiliki perimeter keamanan, kami tidak ingin mengaturnya, kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," imbuhnya, seperti dilansir Reuters.
Netanyahu menjelaskan bahwa Israel ingin menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pengaturan tata kelola atau negara-negara Arab mana yang akan terlibat dalam skema ini.
Salah satu sumber mengungkapkan bahwa Israel memiliki skenario pengambilalihan bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer. Rencana ini mungkin melibatkan peringatan evakuasi kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu, memberikan mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak masuk.
Wacana kendali penuh atas Gaza ini akan membalikkan keputusan Israel pada tahun 2005 yang menarik warga negara dan tentaranya dari Gaza, meskipun tetap mempertahankan kendali atas perbatasan, wilayah udara, dan utilitasnya. Partai-partai sayap kanan Israel kerap menyalahkan keputusan penarikan ini atas keberhasilan kelompok militan Palestina, Hamas, meraih kekuasaan di sana dalam pemilu 2006.
Hingga saat ini, belum jelas apakah Netanyahu berniat untuk melakukan pengambilalihan berkepanjangan atau hanya operasi jangka pendek yang bertujuan untuk membubarkan Hamas dan membebaskan sandera Israel.
Hamas, dalam sebuah pernyataan, menyebut pernyataan Netanyahu sebagai kudeta terang-terangan terhadap proses negosiasi.
"Rencana Netanyahu untuk memperluas agresi menegaskan tanpa keraguan bahwa ia berusaha menyingkirkan para tawanannya dan mengorbankan mereka," kata pernyataan Hamas.
Seorang sumber resmi Yordania yang dikutip oleh Reuters menyatakan bahwa negara-negara Arab "hanya akan mendukung apa yang disetujui dan diputuskan oleh Palestina." Sumber tersebut menambahkan bahwa keamanan di Gaza harus ditangani melalui "lembaga-lembaga Palestina yang sah."
Sementara itu, Pejabat Hamas, Osama Hamdan, kepada Al Jazeera menegaskan bahwa kelompoknya akan memperlakukan pasukan apa pun yang dibentuk untuk memerintah Gaza sebagai pasukan pendudukan yang terkait dengan Israel. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana Netanyahu akan menghadapi penolakan keras dari pihak Palestina dan berpotensi memperkeruh situasi di wilayah tersebut.
(Redaksi)
