IDENESIA.CO - Rencana Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam mendapat tanggapan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Ia menyambut baik gagasan tersebut, namun menegaskan pentingnya koordinasi agar langkah pengendalian banjir benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memandang langkah Gubernur Rudy Mas’ud sebagai bentuk perhatian serius terhadap masalah banjir yang selama ini menjadi persoalan klasik di ibu kota Kaltim. Ia menilai normalisasi Mahakam memang dibutuhkan, mengingat sudah lebih dari dua dekade sungai utama itu tak pernah dikeruk.
“Karena 20 tahun Sungai Mahakam itu tidak pernah dikeruk, jadi wajar kalau ada niat untuk menormalisasi kembali. Tapi kalau soal koordinasi dengan Pemprov, tentu penting agar langkahnya searah,” ujar Andi Harun, Selasa (28/10/2025).
Meski begitu, Andi Harun menilai penyebab banjir di Samarinda tidak semata karena pendangkalan Sungai Mahakam. Menurutnya, sebagian besar genangan air di kota tepian dipicu oleh masalah drainase dalam kota dan aliran anak sungai seperti Karang Mumus.
“Kalau Sungai Mahakam dalam konteks banjir, menurut kami tidak. Kecuali kalau konteksnya alur pelayaran,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda telah menyiapkan perencanaan teknis (DED) untuk hampir seluruh program pengendalian banjir. Mulai dari pembangunan pintu air di Jembatan 1, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, hingga kolam retensi dan revitalisasi drainase dalam kota.
“Untuk hampir semua pengendalian banjir di Kota Samarinda sudah ada DED-nya. Kendalanya tinggal di dana,” paparnya.
Ia mencontohkan, sedimentasi di Waduk Lempake yang sudah mencapai 0,8 juta metrik kubik membutuhkan tambahan anggaran besar karena menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV.
“Kita sudah punya usulan agar waduk itu dioptimasi. Jadi sebenarnya semua sudah siap, tinggal dukungan pendanaan saja,” katanya.
Andi Harun menambahkan, jika pengerukan Mahakam dilakukan untuk memperlancar jalur pelayaran kapal, Pemkot Samarinda mendukung penuh.
“Saya setuju seribu persen kalau konteksnya alur pelayaran, karena di Muara Pegah dan Muara Jawa itu sedimentasinya sudah parah,” katanya.
Namun, bila tujuan utama pengerukan adalah pengendalian banjir, Andi Harun menilai Sungai Karang Mumus lebih mendesak untuk ditangani. Ia bahkan menyebut data prioritas pengerukan sudah ada di Dinas PU Provinsi.
“Kalau mau ditelusuri, data yang paling prioritas memang di Karang Mumus dan anak sungainya, seperti Karang Asam Besar dan Karang Asam Kecil,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya membangun pintu air di titik strategis agar pengendalian air lebih efektif.
“Ketika air pasang, pintu ditutup. Saat normal, dibuka kembali agar aliran dari darat ke sungai bisa lancar,” tambahnya.
Menyinggung hubungan koordinasi antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim, Andi Harunmenyebut sejauh ini komunikasi masih sebatas di tingkat teknis.
“Kalau selama ini koordinasinya di tingkat PU, di SDA, PU Provinsi dan PUPR Kota,” ungkapnya.
Kendati demikian, Andi Harun menegaskan dirinya tetap menghormati setiap langkah Pemprov yang bertujuan membantu masyarakat Samarinda.
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun siapapun pihak yang ingin berjuang dalam pengendalian banjir,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Harun mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI yang telah memasukkan usulan pengendalian banjir Samarinda ke prioritas nasional tahun 2026. Ia berterima kasih khusus kepada Anggota DPR RI Budi Satrio Djiwandono dan Menteri PUPR yang telah memberikan sinyal bantuan.
“Saya harus berterima kasih setinggi-tingginya kepada Pak Budi Satrio Djiwandono. Beliau memberi kabar bahwa usulan Samarinda akan diprioritaskan di 2026. Ini kabar baik bagi seluruh warga Samarinda,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri PUPR telah memberikan sinyal positif untuk membantu Samarinda.
“Pak Menteri PU mengatakan, ‘Pak Wali, Insyaallah kami bantu di 2026’. Mungkin perlu waktu dua sampai tiga tahun, tapi ini sudah menjadi prioritas,” ucapnya.
Sebagai penutup, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda tetap membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Kaltim.
“Kalau saya diperintahkan menghadap Pak Gubernur, saya akan datang. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu harus loyal dan hormat,” pungkasnya.
(Redaksi)
