IDENESIA.CO - Pemerintah Kota Samarinda serius merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) sebagai solusi pengelolaan limbah dan penyediaan energi bersih. Namun, tantangan utama yang dihadapi bukan pada aspek lahan atau pembiayaan, melainkan pasokan bahan baku utama berupa sampah yang belum mencukupi kebutuhan minimum.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa rencana pembangunan PLTSA kini semakin konkret seiring pembahasan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Dalam revisi tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Danantara, ditetapkan sebagai lembaga pembiayaan dan penyeleksi mitra badan usaha dalam proyek PLTSA. “Jika PT Danantara ditunjuk sebagai penyedia dana dan pemilih mitra, maka harga listrik yang disepakati untuk PLTSA sebesar 20 sen dolar AS per kWh. Nantinya, PLN akan bertanggung jawab membeli listrik itu, sementara kami di daerah wajib menyediakan lahannya,” ungkap Andi Harun dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025). Untuk itu, Pemkot Samarinda telah menyiapkan lahan seluas lima hektare yang berstatus clean and clear. Namun demikian, pembangunan PLTSA menuntut pasokan sampah minimum sebanyak 1.000 ton per hari agar dapat beroperasi optimal. Sayangnya, data terbaru menunjukkan kapasitas sampah domestik Samarinda baru mencapai 610 ton per hari. “Kita tidak bisa spekulasi, industri ini membutuhkan bahan baku yang pasti dan berkelanjutan. Jadi, angka 610 ton itu yang kita pegang saat ini,” tambahnya. Dalam upaya menutupi kekurangan sekitar 400 ton sampah per hari, Pemkot Samarinda membuka opsi kerja sama lintas wilayah, salah satunya dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, kerja sama tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut, khususnya menyangkut aspek pembiayaan, jarak pengangkutan, dan pembagian tanggung jawab. “Kita akan bahas kemungkinan kerja sama dengan Kukar. Tapi harus dihitung apakah biaya pengangkutan masuk akal, bagaimana logistiknya, dan siapa yang akan menanggung biayanya,” jelasnya. Andi Harun juga menekankan pentingnya optimalisasi sumber sampah lain yang belum terdata secara maksimal, seperti dari sektor perhotelan, kawasan industri, serta aktivitas pelabuhan dan kapal. “Ini peluang besar. Kita termasuk 33 kota yang mendapat prioritas pembangunan PLTSA dari pemerintah pusat. Tapi satu pekerjaan rumah kita adalah memastikan volume sampahnya cukup,” tegasnya. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka Samarinda berpotensi menjadi salah satu kota pionir dalam pengembangan energi terbarukan berbasis pengelolaan limbah, sekaligus mengatasi persoalan klasik terkait sampah kota. (Redaksi)
