Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu poin paling penting dalam undang-undang tersebut adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) sebagai organ perusahaan pelat merah, baik sebagai komisaris maupun direksi.
Selengkapnya
Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan momen tak biasa. Di tengah perdebatan serius soal royalti, Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan sindiran tajam yang memicu senyum sekaligus refleksi mendalam.
Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah lanskap pemilihan umum Indonesia. Mulai tahun 2029, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi dilakukan secara bersamaan seperti selama ini dikenal dengan sebutan “Pemilu 5 Kotak”.
Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, terkait Perselisihan Pilgub Kaltim.
Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur.
Selengkapnya
Kubu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak hanya berfokus pada status tersangka yang kini disandangnya, namun juga melanjutkan perjuangan hukum terkait keabsahan pimpinan KPK.
Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur tengah mempersiapkan jawaban untuk sidang kedua gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang mengajukan Perselisihan Hasil
Selengkapnya
Pada Jumat (3/1/2025) Mahkamah Konstitusi (MK) telah meregistrasi 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.
Selengkapnya