IDENESIA.CO - Langkah Uni Emirat Arab (UEA) membeli lahan untuk pembangunan kedutaan permanen di Israel menimbulkan sorotan tajam dari dunia Arab. Di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap agresi militer Israel di Gaza, keputusan Abu Dhabi memperkuat hubungan diplomatik dengan Tel Aviv dianggap sebagai langkah strategis namun penuh risiko politik.
Menurut laporan The Arab News pada Kamis (23/10/2025), kesepakatan pembelian lahan tersebut bernilai puluhan juta shekel dan melibatkan bantuan langsung dari Otoritas Pertanahan Israel serta kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Media penyiaran publik Israel, KAN, menyebut bahwa lahan itu akan menjadi lokasi baru Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Israel.
Langkah ini menandai babak baru hubungan kedua negara setelah menandatangani Perjanjian Abraham (Abraham Accords) pada 2020 kesepakatan bersejarah yang membuka hubungan diplomatik resmi antara Israel dan beberapa negara Arab, termasuk Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Meski begitu, laporan tersebut tidak merinci lokasi pasti lahan maupun tenggat waktu pemindahan kantor kedutaan dari tempat sementara yang saat ini terdaftar di Tel Aviv. Kementerian Luar Negeri UEA hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Keputusan UEA memperkuat kehadiran diplomatiknya di Israel datang pada saat hubungan antara Tel Aviv dan negara-negara Arab berada di titik sensitif. Sejak meletusnya perang di Gaza pada Oktober 2023, serangan udara Israel menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah kantong tersebut.
Situasi itu memicu gelombang kecaman global, termasuk dari sebagian masyarakat di UEA sendiri. Namun secara politik, Abu Dhabi tampak memilih pendekatan pragmatis dengan tetap mempertahankan komunikasi terbuka dengan Israel.
Analis Timur Tengah menilai, pembelian lahan ini mencerminkan upaya UEA untuk mempertahankan stabilitas diplomatik di tengah tekanan publik, karena hubungan itu juga mencakup kerja sama ekonomi, teknologi, dan keamanan.
Hubungan UEA-Israel memang tidak selalu mulus. Pada September lalu, Kementerian Luar Negeri UEA memperingatkan bahwa setiap langkah Israel untuk mencaplok sebagian atau seluruh wilayah Tepi Barat akan menjadi “garis merah” yang berpotensi mengancam Perjanjian Abraham.
Bahkan, laporan Reuters menyebut bahwa UEA sempat mempertimbangkan opsi untuk menurunkan level hubungan diplomatik, termasuk kemungkinan penarikan duta besar dari Tel Aviv. Ketegangan juga meningkat ketika Abu Dhabi melarang partisipasi perusahaan pertahanan Israel dalam ajang Dubai Airshow pada November mendatang.
Menurut laporan The Arab News, langkah UEA ini menunjukkan kesinambungan hubungan diplomatik dengan Israel di tengah meningkatnya tekanan publik Arab akibat konflik Gaza.
Pengamat menilai, Abu Dhabi berusaha menjaga keseimbangan antara solidaritas terhadap Palestina dan kepentingan geopolitiknya dengan Israel serta Barat.Lokasi Baru di Herzliya
Mengutip laporan The Jerusalem Post, Kedutaan Besar UEA akan dibangun di Herzliya, kota pesisir di utara Tel Aviv yang dikenal sebagai kawasan diplomatik dan pusat teknologi tinggi Israel.
Wali Kota Herzliya Yariv Fisher mengonfirmasi bahwa pihaknya telah beberapa kali bertemu Duta Besar UEA untuk Israel, Mohammed Al Khaja, untuk membahas lokasi pembangunan.
“Kami menyambut baik pembangunan gedung Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Herzliya,” ujar Fisher, dikutip dari The Jerusalem Post. “Kehadiran UEA akan memperkuat kerja sama bilateral dan membawa manfaat bagi kedua negara.”
Herzliya saat ini menampung sejumlah kantor kedutaan besar negara asing dan perusahaan multinasional, termasuk lembaga teknologi finansial dan keamanan siber. Lokasi ini dinilai strategis karena dekat dengan Tel Aviv sekaligus lebih aman dan representatif untuk misi diplomatik jangka panjang.
Pembangunan kedutaan permanen UEA di Israel memperlihatkan strategi diplomasi dua arah yang khas dari Abu Dhabi dengan menjaga hubungan dengan sekutu Barat dan Israel tanpa sepenuhnya mengabaikan posisi politiknya di dunia Arab.
Langkah ini, menurut para pengamat, merupakan cara UEA menunjukkan kemandirian kebijakan luar negeri sekaligus mempertahankan pengaruhnya di kawasan Teluk. Meski tekanan publik terhadap Israel meningkat akibat konflik Gaza, keputusan tersebut menegaskan bahwa kepentingan geopolitik dan ekonomi tetap menjadi prioritas utama bagi UEA.
Hingga berita ini ditulis, baik Kementerian Luar Negeri UEA maupun Kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan keterangan tambahan terkait jadwal pembangunan kedutaan atau nilai akhir dari kesepakatan tersebut. Namun satu hal jelas langkah Abu Dhabi ini menandai kelanjutan Abraham Accords di tengah ujian diplomatik yang paling kompleks sejak kesepakatan itu lahir.
(Redaksi)
