IDENESIA.CO - Dalam forum paparan rencana penanggulangan banjir yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Selasa (10/6/2025), Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata. Ia menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang kota.
“Penanganan banjir ini tidak bisa hanya dari hilir, tapi juga harus memperhatikan kondisi di hulu. Harus ada pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, bukan sekadar membangun infrastruktur,” ujar Andi Harun di Ruang Harutala Bapperida.
Menurutnya, keberhasilan program pengendalian banjir sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Ia menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah hulu, terutama tambang, yang berkontribusi pada pengupasan lahan dan peningkatan sedimentasi sungai.
“Kami harap pemerintah provinsi bisa lebih tegas terhadap aktivitas tambang di sektor hulu yang berdampak langsung pada banjir di kota,” tambahnya.
Andi Harun juga memaparkan bahwa Pemkot tengah melakukan identifikasi wilayah rawan banjir berdasarkan data historis tiga kejadian besar terakhir. Wilayah seperti Lempake, Damanhuri, dan sekitar flyover Samarinda Ulu menjadi fokus utama karena berulang kali terdampak.
Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa pembangunan sistem pengendali banjir, seperti pompa air di 10 titik strategis, membutuhkan biaya mencapai Rp 836 miliar. Sedangkan tanggul tanah dan beton sepanjang puluhan ribu meter diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 900 miliar.
“Ini bukan jumlah kecil, tapi jika dikerjakan bertahap dan didukung oleh semua pihak, ini sangat mungkin dilakukan,” katanya.
Andi Harun menekankan bahwa solusi banjir juga harus memperhatikan aspek sosial. Banyak kawasan padat permukiman yang berada di bantaran sungai, sehingga perlu pendekatan persuasif dan kolaboratif.
“Kami mengajak lurah dan camat untuk aktif menjalin komunikasi dengan warga. Edukasi penting agar masyarakat juga menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama menyusun strategi besar yang tak hanya menyentuh permukaan persoalan, tapi juga akar masalahnyabaik teknis, ekologis, maupun sosial.
“Tanpa koordinasi yang kuat, semua upaya kita akan kurang efektif. Kita butuh sinergi total antara kota, provinsi, pusat, dan masyarakat,” pungkas Andi Harun.
(Adv)
