IDENESIA.CO - Peringatan Milad ke-116 Muhammadiyah dan ke-108 Aisyiyah yang digelar di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (14/6), tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga momentum penting bagi Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintah pusat di sektor pendidikan.
Acara yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun menyampaikan bahwa momen tersebut juga dimanfaatkannya untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Abdul Mu’ti terkait sejumlah program pendidikan di Samarinda.
“Sebetulnya suasana hari ini lebih terasa seperti reuni, saya dan Pak Menteri punya perjalanan panjang sejak 1995. Tapi di balik keakraban itu, saya manfaatkan betul untuk membicarakan hal-hal strategis,” ujar Andi Harun.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Andi Harun menyebut, program tersebut kini mendapat lampu hijau dari Kementerian Sosial, dan telah diperkuat oleh dukungan dari Kemendikdasmen.
“Beliau (Abdul Mu’ti) memberikan izin penggunaan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) selama setahun sambil menunggu pembangunan permanennya. Ini bentuk nyata dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain Sekolah Rakyat, Andi Harun juga memaparkan rencana pengoperasian Sekolah Terpadu Prestasi di kawasan Loabakung, serta mengajukan permohonan rehabilitasi sejumlah sekolah di Samarinda.
Dirinya berharap, upaya ini bisa mengakses dan mengoptimalkan potensi dana pusat yang tersedia.
“Kita ingin optimalisasi dana pusat. Ada sekitar Rp17 triliun di kementerian, dan saya ingin Kota Samarinda bisa mengakses itu,” pungkasnya.
Acara milad ini menjadi momentum yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Aisyiyah, dalam mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. (*)
