IDENESIA.CO - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dari Samarinda ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai wacana tersebut harus disikapi secara bijak dan proporsional, karena menyangkut banyak aspek, termasuk kesejahteraan, nilai historis, serta partisipasi masyarakat dan tokoh daerah.
“Saya sudah dengar isunya. Menurut saya, tidak mudah IKN menjadi ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi itu banyak faktornya, di antaranya kesejahteraan,” ujar Andi Harun kepada awak media, Minggu (27/7/2025).
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa penetapan sebuah ibu kota provinsi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sejarah dan perjalanan panjang yang telah dilalui Kalimantan Timur, termasuk peran para tokoh pendiri provinsi tersebut.
“Penetapan ibu kota itu bukan soal gedung atau fasilitas, tapi ada faktor histori dan ini tidak mudah. Kita harus libatkan tokoh-tokoh Kaltim, ini tidak bisa top down,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil secara sepihak, tanpa dialog dan pelibatan masyarakat, kerap menimbulkan polemik berkepanjangan bahkan perpecahan. Oleh karena itu, pendekatan bottom-up harus menjadi prinsip utama dalam menyikapi wacana strategis seperti ini.
“Manajemen pengambilan kebijakan bersifat top down, tidak berbasis bottom up, selalu menimbulkan kontroversi dan pro-kontra yang tak berkesudahan,” jelas Andi.
Wali Kota dua periode itu juga berharap agar isu pemindahan ibu kota tidak dibesar-besarkan hingga menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Menurutnya, wacana seperti ini sebaiknya diposisikan dalam ranah akademik dan intelektual, bukan menjadi bahan spekulasi emosional.
“Saya berharap wacana terhadap pemindahan ibu kota Kaltim ke IKN kita batasi hanya sebatas diskusi akademik-intelektual. Jangan terlalu serius, baper, karena kita harus menghargai tokoh-tokoh besar kita di masa lalu,” tutupnya.
Pernyataan Andi Harun ini menjadi bagian dari respons publik dan tokoh daerah atas berkembangnya wacana IKN tak hanya sebagai pusat pemerintahan nasional, tapi juga sebagai calon ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menggantikan Samarinda yang telah menyandang status tersebut sejak lama.
(Redaksi)
