IDENESIA.CO - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan menjelang akhir tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menunjukkan sikap yang berbeda dari kesan pesimistis.
Bagi instansi ini, efisiensi bukan berarti berhenti membangun melainkan momentum untuk lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif.
Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan pihaknya tetap optimistis menjalankan program pembangunan meski ruang fiskal daerah sedang diperketat.
“Kami harus tetap optimis. Masa tidak ada kegiatan? Mau itu kegiatan dari kami, dari provinsi lewat bantuan keuangan (bankeu), atau pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), semua tetap kami dorong,” ujarnya.
Menurut Desy, efisiensi justru menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih cerdas, bukan sekadar memangkas program. Kreativitas dalam mencari peluang pendanaan, katanya, kini menjadi kunci.
“Itu bukan hanya dana kota. Bisa dari provinsi, bisa dari pusat, atau melalui Kementerian PUPR. Celah-celah dana itu yang sedang kami coba gali. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada APBD Kota Samarinda,” jelasnya.
Bergerak dengan Strategi Baru
Dalam rencana jangka menengah lima tahun ke depan, arah pembangunan Dinas PUPR Samarinda akan difokuskan pada penyelesaian kawasan, bukan sekadar proyek per titik. Pendekatan berbasis kawasan dinilai lebih efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami sudah tidak lagi bicara titik-titik seperti di Juanda, Antasari, atau Suryanata. Sekarang fokusnya kawasan. Misalnya penyelesaian kawasan Sempaja, itu prioritas kami. Karena pembangunan yang efektif itu ketika satu kawasan tuntas, bukan potong-potong,” ungkapnya.
Langkah ini sekaligus menghindari proyek tambal sulam yang kerap menimbulkan duplikasi pekerjaan dan pemborosan anggaran. Dengan konsep kawasan, setiap pembangunan saling terhubung dan memberi manfaat kolektif.
Efisiensi, Bukan Penghentian
Desy mengakui, penyesuaian pasti terjadi di beberapa kegiatan fisik, terutama proyek berskala besar seperti pembangunan gedung baru. Namun, ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan aktivitas pembangunan.
“Mungkin tidak ada lagi pembangunan gedung-gedung baru. Kami harus realistis karena kebijakan efisiensi lebih diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar,” katanya.
Meski begitu, kegiatan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PUPR masih menjalankan pemeliharaan rutin jalan dan drainase di seluruh wilayah Samarinda.
“Kalau untuk jalan, masih ada UPTD yang menangani. Jadi pemeliharaan tetap dilakukan. Mungkin yang dikurangi itu pembangunan baru, bukan perawatan,” ujar Desy.
Dampak Pemotongan Dana Provinsi
Desy juga menyinggung kabar berkurangnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Ia tak menampik, hal itu turut berpengaruh terhadap skala kegiatan di daerah. Namun, menurutnya, penyesuaian tersebut bersifat rasional.
“Ya pastilah berkurang karena mereka juga mengalami pemotongan. Mungkin persentasenya tidak berubah, tapi kalau pengalinya berubah, otomatis nilainya juga berubah semua,” tuturnya.
Meski begitu, Desy memastikan arah kebijakan pembangunan tidak berubah. Pihaknya tetap mengusulkan program sesuai rencana kerja lima tahun.
“Kalau pun ada efisiensi, bukan berarti tidak ada kegiatan, hanya penyesuaian,” tegasnya.
Serapan Anggaran dan Tantangan di Lapangan
Menjelang akhir tahun, serapan anggaran Dinas PUPR Samarinda berada di kisaran 50 persen. Angka ini masih bisa meningkat seiring percepatan penyelesaian proyek. Namun, Desy menyebut salah satu penyebab serapan belum maksimal bukanlah birokrasi, melainkan kebiasaan kontraktor yang enggan menagih pembayaran tepat waktu.
“Kontraktor kami itu kayaknya sugih semua. Mereka tidak dibatasi atau dilarang menagih, tapi kadang malas menagih. Biasanya hanya tiga kali selama proyek, padahal bisa setiap bulan,” ungkapnya sambil tersenyum.
Dalam sistem kerja proyek, kontraktor sebenarnya berhak menagih sesuai progres bulanan, dengan catatan kelengkapan dokumen seperti laporan konsultan dan berita acara terpenuhi.
“Kalau tidak ada kemajuan tiap bulan tentu tidak bisa menagih, tapi kebanyakan mereka menunda-nunda tagihan karena merasa masih aman secara keuangan,” jelas Desy.
Semangat PUPR Samarinda Tak Padam
Terlepas dari semua tantangan, Desy menegaskan bahwa semangat pembangunan di PUPR Samarinda tak akan surut. Ia percaya, kerja keras dan kolaborasi lintas level pemerintahan akan menjaga momentum pembangunan kota.
“Yang penting semangatnya jangan padam. Kami di PUPR tidak boleh berhenti hanya karena efisiensi. Justru di situ kami diuji, bagaimana tetap bisa bekerja efektif dengan sumber daya yang terbatas,” pungkasnya.
(Redaksi)
