Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak melobi pemerintah pusat agar rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), tidak menekan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini diambil karena struktur APBD Kaltim masih sangat bergantung pada DBH dari pusat.
Selengkapnya
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa APBD Murni 2026 telah resmi dikunci pada angka Rp21,3 triliun. Namun ia mengingatkan, anggaran tersebut masih berpotensi mengalami perubahan, khususnya karena kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH).
Selengkapnya
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Bagi Hasil TA 2022 yang terbit Jumat (30/12/2022).
Selengkapnya