Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu poin paling penting dalam undang-undang tersebut adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) sebagai organ perusahaan pelat merah, baik sebagai komisaris maupun direksi.
Selengkapnya
Perubahan besar dalam struktur pengelolaan badan usaha milik negara resmi ditetapkan. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kebijakan ini tertuang dalam revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir yang bergeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Pergantian ini merupakan bagian dari reshuffle kabinet yang diumumkan pada Rabu (17/9/2025).
Selengkapnya
Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016 .
Selengkapnya
Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Berkelanjutan Usaha (TJSLBU/CSR) Kota Samarinda pada Rabu (21/2/2024).
Selengkapnya
Pemerintah mengkaji skema pungutan bea ekspor batu bara dari badan Layanan Umum menjadi Mitra Instansi Pemerintah (MIP).
Selengkapnya
Mengenal hotel tertua di Samarinda, jadi tempat pejuang nasional rumuskan kemerdekaan masa silam di Kalimantan Timur. Hotel Mahakam kini jadi kantor BUMN.
Selengkapnya