Komitmen terhadap akuntabilitas fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar keputusan DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memasukkan Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah, dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
SelengkapnyaPada rabu (6/12) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan IV Kukar berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).
Selengkapnya