Perubahan besar dalam struktur pengelolaan badan usaha milik negara resmi ditetapkan. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Kebijakan ini tertuang dalam revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).
Selengkapnya
Perwakilan tenaga honorer asal Kalimantan Timur bersama Aliansi Honorer Non Database BKN & Gagal CPNS se-Indonesia kembali menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Aksi ini digelar menyusul amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pasal 66, yang menegaskan penataan tenaga non-ASN harus tuntas paling lambat Desember 2024.
Selengkapnya
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus melangkah maju dalam upaya modernisasi layanan publik. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dimatangkan adalah penerapan sistem parkir berlangganan berbasis digital dan non-tunai di seluruh wilayah kota. Program ini ditargetkan menjadi solusi transparansi tata kelola parkir serta peningkatan kenyamanan masyarakat.
Selengkapnya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur perizinan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selengkapnya
Pada Senin (11/11/2024) meski sempat dikabarkan menghilang beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin akhirnya kembali memimpin apel pegawai jajaran.
Selengkapnya
Hasilnya, dari 7 nama Calon Wali Kota yang ditanyakan kepada responden, 4 (empat) calon terkuat Kandidat Wali Kota adalah Andi Harun 86,4 %, Barkati 2,7 %, Rusmadi 1,8 % dan Agus Tri Sutanto 1,6 "%
Selengkapnya
- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Timur (Kaltim), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim melakukan upaya pemetaan kerawanan.
Selengkapnya
DPRD Samarinda sikapi secara bijak keputusan pemerintah terkait larangan buka puasa bersama (bukber) di kalangan pemerintahan, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selengkapnya