Komitmen terhadap akuntabilitas fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar keputusan DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk tidak memasukkan Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah, dan bantuan sosial (bansos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
SelengkapnyaWali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan bahwa RSUD Inche Abdoel Moeis akan beralih menjadi rumah sakit berstandar internasional.
SelengkapnyaDana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD ditingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan kian menumpuk.
SelengkapnyaWali Kota Samarinda, Andi Harun melakukan audiensi bersama dengan perwakilan dari Samudera Indonesia dan PT RAI.
SelengkapnyaWakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengkritik jika Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, tetap tidak akan bermanfaat jika anak-anak masih terkena stunting.
SelengkapnyaAnggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir menyoroti minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil.
SelengkapnyaFraksi Partai Gerindra DPRD Samarinda mengapresiasi pemerintah kota atas pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 770 miliar.
SelengkapnyaAnggota Komisi III DPRD Samarinda Markaca puji kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakilnya Rusmadi Wongso.
Selengkapnya