IDENESIA.CO - Komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus diwujudkan melalui program afirmatif Sekolah Rakyat . Kota Samarinda, sebagai salah satu dari 37 daerah percontohan, kini memperbesar kapasitas daya tampungnya menjadi 200 siswa, naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya seluruh siswa penerima manfaat hanya ditempatkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur, kini Pemerintah Kota Samarinda turut menyiapkan lokasi baru di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Sungai Kunjang untuk menampung tambahan 100 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyebutkan bahwa peningkatan daya tampung ini merupakan bentuk kesiapan daerah dalam mendukung sekolah rakyat.
"Kami hanya memfasilitasi karena kendali penuh program ini berada di tangan kementerian pusat, tapi kami siap untuk menyukseskannya,” ujar Asli Nuryadin, Senin (29/6/2025).
Asli Nuryadin menjelaskan, Pemkot Samarinda tidak hanya menyediakan tempat, tetapi juga memastikan kesiapan teknis dan administratif agar proses pembelajaran di dua lokasi berjalan lancar dan sesuai standar.
Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan adalah pembaruan data calon penerima manfaat (siswa) , yang saat ini tengah dikoordinasikan bersama Dinas Sosial Kota Samarinda.
Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, setiap siswa akan memperoleh pembiayaan penuh dengan total anggaran sebesar Rp48,25 juta per orang. Dana tersebut mencakup kebutuhan pokok siswa selama mengikuti pendidikan, termasuk makan harian, tempat tinggal, hingga perangkat belajar seperti laptop.
“Semua kebutuhan mereka dari makan hingga laptop dan tempat tinggal dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat,” kata Asli Nuryadin.
Program Sekolah Rakyat tidak berjalan secara tunggal. Ia digerakkan oleh kolaborasi lintas kementerian, di mana Kementerian Sosial berperan dalam pengelolaan peserta didik, Kementerian PUPR dalam pembangunan dan penyediaan sarana fisik, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penempatan tenaga pendidik dan kurikulum.
“Kementerian Sosial mengurus peserta didik, Kementerian PUPR membangun fasilitas, dan Kementerian Pendidikan menyediakan guru,” tutup Asli Nuryadin.
Dengan peningkatan daya tampung ini, Kota Samarinda diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga model daerah yang mampu mengakselerasi pemerataan pendidikan secara berkeadilan bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin.
(Redaksi)
